Category: Berita

Tabanan, 04 Agustus 2025 – Politeknik Transportasi Darat Bali (Poltrada Bali) menerima kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Rini Widyantini, di Kampus 2 Poltrada Bali, Tabanan pada Selasa (4/8). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan vokasi dan agenda reformasi birokrasi nasional.

Dalam kunjungan tersebut, MenPAN-RB didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Direktur Poltrada Bali, serta jajaran pejabat Kemenhub lainnya.

Salah satu agenda utama adalah kuliah umum bertema “Transformasi Melayani Negeri” yang disampaikan langsung oleh MenPAN-RB. Menteri Rini mengatakan bahwa kunjungannya ke Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik. Poltrada Bali menurutnya merupakan salah satu potret nyata pendidikan kedinasan yang berorientasi pada kebutuhan lapangan dengan pendekatan berbasis kompetensi, kedisiplinan, dan pembentukan karakter.

Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan dalam konteks pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan vokasi seperti Poltrada Bali memiliki peran strategis yaitu menyiapkan tenaga teknis dan aparatur yang siap kerja, siap melayani, dan siap berinovasi. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan reformasi birokrasi, agar pelayanan publik semakin profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri Rini juga berharap lulusan Poltrada nantinya dapat menjadi aparatur yang memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Pasalnya, seluruh sivitas akademika Poltrada mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung transformasi di bidang transportasi.

“Lulusan Poltrada tentunya akan menjadi ujung tombak di dalam memberikan pelayanan transportasi darat bagi masyarakat. Seperti kita ketahui Bapak Presiden selalu mendorong agar seluruh unsur pemerintah bekerja keras untuk kepentingan rakyat, termasuk melalui program prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSDMP, menjelaskan bahwa seluruh unit pelaksana teknis di bawah BPSDMP, termasuk Poltrada Bali, terus berkomitmen membangun zona integritas sebagai landasan tata kelola yang profesional dan pelayanan yang prima.

“Pengajuan WBBM untuk Poltrada Bali bukan hanya target administratif, melainkan representasi kerja bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan budaya kerja yang transparan dan berorientasi pada hasil. Kami optimis Poltrada Bali bisa menjadi role model bagi sekolah kedinasan lainnya,” kata Kepala BPSDMP.

Direktur Poltrada Bali, Firga Ariani menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas institusi dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai pelayan publik.

Melalui kunjungan ini, Poltrada Bali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia transportasi yang unggul dan berintegritas, sejalan dengan visi Indonesia Maju dan semangat reformasi birokrasi berkelanjutan.

Poltrada Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Desk Evaluasi dan Observasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada 23–24 Juli 2025 di Kantor Kesyahbandaraan Utama Tanjung Perak, Surabaya.

Sebagai satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDM Perhubungan yang mengikuti penilaian tahun ini, Poltrada Bali berhasil meraih hasil evaluasi awal dengan nilai 90,43. Angka ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan mendapat pengakuan positif. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari tahapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam kegiatan ini, tim Itjen memberikan arahan teknis dan penguatan strategi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan layanan masyarakat.

Dengan adanya pendampingan dan evaluasi ini, Poltrada Bali diharapkan semakin mampu memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang unggul bagi seluruh masyarakat.